^Kembali Ke Awal

Kalau Bukan Sekarang Kapan Lagi, Kalau Bukan Kitorang Siapa Lagi

Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun kebijakan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua Barat adalah:

1.         Menyiapkan perencanaan program dan kegiatan pelayananadministrasi perkantoran;

2.         Menyiapkan perencanaan program dan kegiatan pengadaan/pemanbahan sarana dan prasarana;

3.         Menyiapkan perencanaan program dan kegiatan pemeliharaan sarana/ prasarana;

4.          Menyiapkan SDM dan meningkatkan kapasitas aparatur dan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi;

5.         Rekomendasi tindak lanjut berupa perbaikan atau penghapusan asset;

6.         Menyiapkan SDM dan meningkatkan kapsitas aparatur dan menempatkan pegawai sesuai kompetensinya;

7.         Melakukan sosialisasi tentang peraturan disiplin pegawai;

8.          Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM aparatur;

9.         Penyiapan penambahan formasi pejabat fungsional Inspektur Tambang/ Ketenagalistrikan/Migas sesuai dengan kebutuhan SKPD;

10.     Menyediakan Pedoman Teknis Prosedur Kerja;

11.     Menghimpun Regulasi Bidang ESDM;

12.     Penyediaan sumber daya untuk publikasi potensi dan hasil pembangunan ESDM;

13.     Menyiapkan SDM dan meningkatkan kapasitas aparatur dan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi;

14.     Mendorong terciptanya perencanaan program dan kegiatan pembangunan sektor ESDM yang berkesinambungan;

15.     Menghimpun perencanaan pembangunan ESDM;

16.     Progress pembangunan ESDM;

17.     Kaji terap kebijakan pengelolaan ESDM;

18.     Menyiapkan dan mengembangkan sistem data dan informasi pengelolaan pertambangan mineral, batubara dan perubahan lingkungan akibat kegiatan pertambangan;

19.     Merencanakan dan menyusun produk hukum pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara;

20.     Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur kab/kota tentang pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara;

21.     Menyiapkan pembinaan dan bimbingan kepada pelaku usaha pertambangan di dalam meningkatkan PNBP dan produksi dan nilai ekspor;

22.     Konservasi bidang pertambangan;

23.     Ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan tentang K3LH;

24.     Menyiapkan dan merencanakan monitoring dan evaluasi kepada pemegang IUP dan IUJP;

25.     Penyediaan data akurat tentang potensi geologi dan sumberdaya mineral;

26.     Meningkatkan penyelidikan potensi geologi dan sumberdaya mineral;

27.     Merencanakan dan menyusun produk hukum tentang pengelolaan air tanah Provinsi Papua Barat;

28.     Alokasi daerah potensi batubara sebagai sumber energi;

29.     Melakukan penyelidikan mineral pada cebakan bijih di lokasi prospek baik yang sedang dilakukan eksplorasi maupun eksplorasi;

30.     Melakukan pemeriksaan keterdapatan mineral berbahaya dan pencemaran air pada daerah aktivitas pertambangan;

31.     Melakukan penyelidikan mineral pada cebakan bijih di lokasi prospek baik yang sedang dilakukan eksplorasi maupun eksploitasi;

32.     Data lokasi bencana geologi digunakan untuk penataan ruang;

33.     Menyediakan data eksplorasi sumberdaya air;

34.     Alokasi daerah yang memiliki air tanah untuk memenuhi kebutuhan air baku bagi daerah yang sulit air;

35.     Pembangunan water treatment;

36.     Kualitas air tanah yang kurang baik perlu dipertimbangkan untuk dibangun sarana penjernihan;

37.     Penyediaan peralatan eksplorasi mineral;

38.     Penyiapan data dan informasi bahan galian sebagai bahan persiapan pelelangan IUP;

39.     Menyiapkan dan mengembangkan sistem data dan informasi ketenagalistrikan;

40.     Merencanakan dan menyusun produk hukum pengelolaan usaha ketenagalistrikan;

41.     Merencanakan dan menyusun kebutuhan ketenagalistrikan;

42.     Koordinasi efisiensi dan efektifitas program dan kegiatan sektor ketenagalistrikan kab/kota;

43.     Memfasilitasi perusahaan penyedia usaha ketenagalistrikan dalam meningkatkan kualitas dak kuantitas hasil usahanya;

44.     Ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagalistrikan;

45.     Pengembangan dan pemanfaatan sumber ketenagalistrikan dari energi alternatif;

46.     Menyediakan sistem data dan informasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan;

47.     Efektifitas pembangunan listrik perdesaan;

48.     Konservasi energi;

49.     Meningkatkan ketersediaan cadangan energi khususnya energi fosil;

50.     Diversifikasi energi;

51.     Intensifikasi dan eksentifikasi energi;

52.     Melakukan pengaturan yang diperlukan tentang migas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi;

53.     Melakukan koordinasi dan pengaturan yang diperlukan dalam rangka terlaksananya pengawasan pendistribusian minyak dan gas bumi;

54.     Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka terlaksana nya pengawasan pendistribusi migas dan LPG 3 Kg;

55.     Meningkatkan pengembangan energi alternatif sebagai energi baru terbarukan;

56.     Meningkatkan Monitoring & Evaluasi Pendistribusian LPG dalam rangka Konversi Mita ke Gas.

 

Penilaian Pengunjung

Bagaimana pendapat anda tentang website kami
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling
 

Kunjungi Juga

 

 

 

Statistik Pengunjung

Hari ini209
Kemarin297
Minggu ini1033
Bulan ini6588
Total58963

IP Pengunjung: 54.204.252.37 Info Pengunjung: Unknown - Unknown Kamis, 30 Maret 2017

Sedang Online

Guests : 24 guests online Members : No members online
Copyright © 2014-2016. distambenpapuabaratprov  Rights Reserved.