^Kembali Ke Awal

Kalau Bukan Sekarang Kapan Lagi, Kalau Bukan Kitorang Siapa Lagi

Distamben Agenda

Pengumuman

Aplikasi

Video Galery

 

Silahkan Login

Menteri ESDM Bersama Dirjen Ketenagalistrikan dan Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Meninjau Lokasi PLTMH Yang Berada Di Distrik Ayamaru Jaya Kabupaten Mayrat Provinsi Papua Barat Dalam Rangka Pencanagan Program Indonesia TerangGubernur Papua Barat Abraham O. Atururi (photo kiri) berjabat tangan dengan BP Regional President Asia Pacific Christina VerchereKepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua Barat dalam Acara Rapat Pembahasan KAK Transportasi LNG di Kantor Perwakilan Papua Barat di JakartaSekretaris Daerah Papua Barat Nataniel D. Mandacan Membuka Secara Resmi RAKORNIS Sektor ESDM Se-Papua BaratFoto bersama Sekda Papua Barat, Kadis ESDM Jawa Timur, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Se-Provinsi Papua Barat Serta Narasumber dari Kemendagri dan KESDM dalam Acara RAKORNIS Sektor ESDM Tahun 2016

Distamben Papua Barat akan Selenggarakan Rakornis Tahun 2016

Manokwari, terbitnya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah terjadi banyak implikasi perubahan dalam penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya mineral di daerah. Ada tiga hal penting yang harus segera dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yaitu :

1.   Pemetaan urusan pemerintahan (urusan esdm)

2.  pengalihan dan penataan personel, sarana dan prasarana, pendanaan dan dokumen (p3d)

3.  penyesuaian peraturan perundang-undangan bidang esdm sesuai dengan ketentuan uu nomor 23 tahun 2014.

Ditemui di ruang kerjanya, Kadis Tamben Provinsi Papua Barat Y. A. Tulus, SH mengatakan bahwa Terkait Pengalihan P3D, baru beberapa daerah saja yang melaksanakan pengalihan tersebut dari 13 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua Barat, sementara Surat Ditjen Pembangunan Daerah nomor 188/232/bangda/2016 Tanggal 21 Januari 2016 perihal percepatan pengalihan p3d urusan pemerintahan sesuai uu nomor 23 tahun 2014. Pengalihan p3d sebagaimana dimaksud harus segera dilakukan  dengan batas waktu masing-masing :

·      tanggal 31 maret 2016 sebagai batas akhir inventarisasi, klarifikasi dan validasi data p3d;

·      tanggal 2 oktober 2016 sebagai batas akhir serah terima personel, sarana dan prasarana dan dokumen (p2d);

·      tanggal 31 desember 2016 sebagai batas akhir  serah terima berita acara pendanaan.

 

Kadis Tamben berharap melalui RAKORNIS yang akan dilaksanakan nanti (30-31 Maret 2016) Dengan tema “ Menuju Era Baru Penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 “, merupakan bagian dari langkah yang intensif antara Provinsi dengan Kabupaten/Walikota sebagai upaya untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam penerbitan izin-izin sektor ESDM.

 

 

Berita Nasional

Galery Foto

Penilaian Pengunjung

Bagaimana pendapat anda tentang website kami
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 
Powered by Sexy Polling
 

Kunjungi Juga

 

 

 

Statistik Pengunjung

Hari ini209
Kemarin297
Minggu ini1033
Bulan ini6588
Total58963

IP Pengunjung: 54.204.252.37 Info Pengunjung: Unknown - Unknown Kamis, 30 Maret 2017

Sedang Online

Guests : 34 guests online Members : No members online
Copyright © 2014-2016. distambenpapuabaratprov  Rights Reserved.